Advokat DR. HENDRIK JEHAMAN, S.H, M.H. Komentari Pemerintah Resmi Memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KUHAP

 

 

 



Keterangan Foto : Waketum DPN PERADI,  Advokat DR. HENDRIK JEHAMAN, S.H, M.H.


Jakarta - Pemerintah Resmi Memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai hari ini, Jumat (2/1/2026). Kedua regulasi pidana baru ini diberlakukan dengan berdasarkan UU No 1 Tahun 2023, dan UU No 13 Tahun 2024.



Waketum DPN PERADI,  Advokat DR. HENDRIK JEHAMAN, S.H, M.H kepada Media Majalah CEO. Mengatakan  bahwa, saya udah berpendapat pada Podcast John SE Panggabean,  overal KUHP dan KUHAP bagus NAMUN perlu kritisi terkait NORMA KUHAP,ujarnya. Di Jakarta, Minggu, 4/1/2026.


Menurutnya, Hak Advokat “ Norma imunitas dikaitkan dgn IKTIKATBaik Seharusnya “ afirmatif “ tidak dapat dituntut pidana perdata “ tanpa frasa syarat etiket baik  dan  dan terkait KUHP yang berhubungan dengan   JR yang secara limitatif  hanya PIDANA RINGAN (ancaman di arah. 5 tahun)  ini juga  perlu dikritisi agar TERHINDAR transaksi perkara, katanya.


Kita sosialisasikan  smangat terus untuk bangsa dan negara khususnya penegakan hukum dengan cara yang benar TANPA melawan hukum,"pungkasnya.





Mohon untuk  men- _subcribe , like, comment, dan share._

Salam.

Untuk mendengar klik link dibawah ini ⬇⬇

https://youtu.be/Zq0_kiB3o-0?si=OEV8oHcSq5lEGzUn



[4/1 10.33] Multi Media CEO Indonesia: 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan Tema Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK

Gambar
   Jakarta, Pada hari Kamis 14 Agustus 2025 – Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia yang lebih baik, PT. Bina Indocipta Andalan mengadakan webinar secara cuma-cuma dengan mengangkat topik tentang Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Elisabeth Fany selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan pemahaman menyeluruh mengenai langkah-langkah efektif dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun pembicara Ibu Cicilia selaku Manager PT Bina Indocipta Andalan. Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perus...
Baca selengkapnya

KOPHI: Penundaan Eksekusi Siplester Adalah Pembangkangan Hukum"

Gambar
   Keterangan Foto : Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono. Jakarta, 8 Agustus 2025 -Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI) mengecam keras mandeknya eksekusi terhadap putusan perkara Siplester yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 2019, namun hingga kini belum juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakta bahwa sebuah putusan pengadilan yang sudah final selama enam tahun dibiarkan tanpa eksekusi adalah tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara bagi pihak tertentu bisa diabaikan? Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono, menegaskan: > “Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak punya alasan hukum sedikit pun untuk menunda eksekusi ini. Keterlambatan enam tahun adalah bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Rakyat berhak tahu, ada apa di balik semua ini? Apakah ada kekuatan besar yang melindungi pihak terpidana, ataukah ada permainan di dal...
Baca selengkapnya

Difitnah, Derajat Prof Paiman Raharjo Justru akan Diangkat Tinggi oleh Kebenaran

Gambar
    Keterangan Foto :  PROF.DR.H.PAIMAN RAHARJO. Oleh: Budi Puryanto, Alumni Teknik Kimia ITS, Pemimpin Redaksi zonasatunews.com  Di tengah riuh politik dan hiruk-pikuk informasi digital, nama Prof Paiman Raharjo kembali mencuat ke publik. Namun kali ini bukan karena prestasi akademiknya atau kontribusinya di bidang pendidikan, melainkan lantaran menjadi sasaran empuk serangan fitnah yang keji. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Beathor Suryadi, dan Sri Rajasa Chandra—empat tokoh yang belakangan ini ramai mengangkat narasi bahwa Prof Paiman adalah otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Pramuka. Tanpa data sahih dan argumentasi akademis yang kuat, tuduhan itu diluncurkan seperti anak panah beracun. Yang menjadi miris, bukan hanya kehormatan pribadi Prof Paiman yang coba diluluhlantakkan, tetapi juga nalar publik sedang diajak untuk percaya pada rumor yang belum terverifikasi. Saya pribadi tidak mengenal Prof. Paiman secara langsung....
Baca selengkapnya