KONSULTAM HUKUM.BIZ.ID

  Bandung, 30 Agustus 2024- CSR PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung/WEGE) Jasmine Integrated Farming yang berlokasi di Antapani Bandung menerima kunjungan dari  The Bridge International yang berbasis di Korea Selatan, Kamis (29/8) di Bandung. Kegiatan ini dalam rangka perjalanan kunjungan lapangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah para inovator sosial muda di Korea Selatan. Perlu diketahui, The Bridge International merupakan organisasi non-pemerintah yang berbasis di Korea Selatan untuk mendukung usaha sosial di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. The Bridge International menjalankan program INNOPORT yang bermitra dengan Badan Kerjasama Internasional Korea (KOICA).  Perjalanan ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menguji dan menyempurnakan Minimum Viable Products (MVP) mereka di lingkungan dunia nyata.  "_Thank you for welcoming us, and I hope we can have fun today together. It's a great opportunit...

   Kuala lumpur - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang bergengsi “Autodesk ASEAN Innovation Award 2024”.  Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan WEGE dalam mengimplementasikan teknologi Building Information Modeling (BIM) secara inovatif dan efektif pada proyek pembangunan Bandara Dhoho Kediri. WEGE tidak hanya mengukir prestasi di level nasional dengan menyabet predikat Top Entry in Country, serta turut menjadi juara di level ASEAN yang sekaligus dinobatkan sebagai Grand Winner Innovator of the Year Award. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ivy Rayner, Managing Director ASEAN Autodesk Asia, kepada Direktur Utama WEGE, Hadian Pramudita, dan Direktur Pemasaran & QHSE WEGE, Tomo Dwi Hasputro, di Hotel Hilton, Kuala Lumpur pada Senin malam (26/8) waktu setempat. Kategori "Innovator of the Year" meruapakan pengakuan yang diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil merangkul tran...

   Keterangan Foto : M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H - Waketum DPP PERADI PERGERAKAN. Siaran Pers PERADI PERGERAKAN Jakarta - Gedung DPR telah dikepung oleh Massa Aksi yang sedang mengawal Putusan MK, Massa Aksi ini berasal dari berbagai elemen masyarakat yang telah berkumpul sejak pagi pada 22 Agustus 2024 untuk mendesak DPR membatalkan  pembahasan RUU Pilkada di DPR yang berlangsung sejak 21 Agustus 2024. Hari ini demontrasi berlanjut di Gedung DPR dan di depan KPU RI yang pada intinya menyuarakan hal yang sama menuntut DPR dan KPU untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MK No. 60 Tahun 2024 Putusan MK No. 70 tahun 2024.  “Kami sangat mengapresiasi penyataan Ketua KPU Mochamad Afifudin  dalam konferensi persnya di JCC pada hari selasa malam tanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan KPU sepenuhnya akan tunduk dan patuh pada Putusan MK. Kami Berharap KPU segera Menindaklanjuti dengan Mengeluarkan Perubahan Peraturan KPU (PKPU) No. 8 tahun 2024 yang mengatur penca...

    Keterangan Foto: Ketua DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu Bangka Belitung Feriyawansyah,SH,MH,CPCLE Jakarta- Ketua DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu Bangka Belitung Feriyawansyah,SH,MH,CPCLE, Angkat Bicara terkait dengan adanya Pasca Putusan MK dari Gugatan  partai Buruh dan Gelora yang mana Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan untuk mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora mengabulkan sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024.dan pihak DPR Ri melakukan Revisi UU Pilkada tertanggal 22 Agustus 2024, yang mana akibat Revisi tersebut membuat geram masyarakat indonesia dikarenakan Badan Legislasi ( Baleg) DPR secara kilat membuat draft revisi yang isinya dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),  akibat hal tersebut masyarakat menyerukan, Darurat Indonesia pun menggema sejak Rabu (21/8/2024) sebagai ekspresi kemarahan masyarakat...

   Keterangan Foto: Ketua Konsorsium Penegakkan Hukum Indonesia (KOPHI) Rudy Marjono. Jakarta. - Kegaduhan yang terjadi kemarin terkait DPR RI akan menempuh jalur konstitusional untuk menganulir putusan MK no. 60 dan no. 70 adalah hal yang sah sebenarnya dan tidak menyalahi undang-undang, namun momentumnya tidak tepat dan terkesan dipaksakan sehingga hal ini bikin kemarahan rakyat dengan demo besar-besaran di berbagai daerah.  Melihat fenomena ini Ketua Konsorsium Penegakkan Hukum Indonesia (KOPHI) Rudy Marjono  tidak tinggal diam sehingga tergerak untuk menyampaikan pendapatnya saat dihubungi rekan media , Rudy menyampaikan bahwa,  " Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak hanya mengikat para pihak pengaju tetapi juga harus ditaati oleh siapapun. Sehingga putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali...

   Aceh. - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WIKA Gedung) dan PT Nindya Karya (NK) (Persero) Kerjasama Operasi (KSO) menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (Pak Bas) di proyek Renovasi dan Pembangunan Kembali Venue PON XXI 2024 di Komplek Stadion Harapan Bangsa (SHB), Aceh.  Kunjungan kerja Menteri PUPR selama dua hari ini 20-21 Agustus 2024 untuk memastikan kesiapan fasilitas yang akan digunakan pada ajang PON XXI 2024 September mendatang. Aceh (21/8). WIKA Gedung KSO turut memberikan laporan singkat perkembangan proyek, dalam tahap pembangunannya hingga saat ini (21/8) telah menyelesaikan pekerjaan sekitar 97,5% dari total keseluruhan 12 venue seperti, pembangunan Lapangan Tenis pool A dan B SHB, Renovasi Gedung Olah Raga (GOR) PABSI SHB, Renovasi GOR Anggar SHB, Lapangan Sepak Bola stadion H. Dimurthala, Soft Tenis (Pool A) di Jasdam Kota Banda Aceh, Soft Tenis (Pool B) di POLDA Kota Banda Aceh, Hapkido di GOR KONI ...

   Keterangan Foto: Sukisari, S.H., C.M., sebagai praktisi Hukum, Mediator bersertifikat Mahkamah Agung, dan Koordinator Bidang Advokasi/Penyuluhan Masyarakat Dan Penelitian PERADI SAI Jakarta Pusat. Jakarta, 22 Agustus 2024 - Sukisari, S.H., C.M., sebagai praktisi Hukum, Mediator bersertifikat Mahkamah Agung, dan Koordinator Bidang Advokasi/Penyuluhan Masyarakat Dan Penelitian PERADI SAI Jakarta Pusat, mengomentari dugaan pembangkangan konstitusi atas Putusan Mahkamah Agung. *TUGAS DAN WEWENANG MK* Bahwa Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan telah dirubah beberapa kali dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, UU No. 8 Tahun 20...

  AMTV, TANGERANG - Sistem keamanan yang diterapkan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja dikeluhkan keluarga pasien.Pasalnya kali ini keluarga pasien mengalami kehilangan barang berharga ketika mereka berada di rumah sakit. Peluang target 0% kehilangan di area RSUD Balaraja Jauh dari harapan. RSUD Balaraja atau yang lebih dikenal dengan sebutan RS Tobat, baru-baru ini menerima keluhan dari keluarga pasien yang sedang dirawat di RS tersebut, Pasalnya barang berharga milik Ade Salahudin (23) (Anak dari Surnata Wartawan AMTV) raib di gondol maling. Kejadian tersebut bermula saat Ade Salahudin harus beristirahat karena kelelahan setelah dua hari menunggu pasien di RS Balaraja. Ade istirahat di Mushola RSUD Balaraja karena didalam ruang ICU pendamping (penunggu) pasien yang dibatasi hanya satu orang, namun naas niat beristirahat barang berharga milik Ade raib digasak maling yang berkeliaran di RSUD Balaraja. "Saya kecewa dengan sistem keamanan di RSUD Balaraja. Karena tida...

     Jakarta, 19 Agustus 2024. Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif. Informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang  polis (99,7 persen) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). IFG Life selanjutnya akan Meneruskan pertanggungan pemegang polis ex-Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis sehingga hak-hak pemegang polis dapat lebih terjamin di IFG Life.  OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat itu. Untuk menangani defisit keuangan tersebut, OJK telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementer...

    Jakarta, 10 Agustus 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) mengadakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mencakup Pelatihan Pengelolaan Sampah B1 & B2 serta Bazar UMKM. Acara ini berlangsung di Balai Pertemuan Warga RW 11 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh Plt. Lurah Cipinang Cimpedak Moh. Husain Safei berserta aparatnya, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen WEGE untuk mendukung pelestarian lingkungan dan program NetZero Emisi (NZE) dan pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Melalui pelatihan pengelolaan sampah B1 dan B2 ini, harapannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Plt. Lurah Cipinang Cempedak menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan ini. "Kam...

   Jakarta - Memasuki hari ke dua mahasiswa Moestopo berunjuk rasa menuntut kejelasan penggunaan uang mahasiswa yang diselewengkan  oleh Hermanto selaku Ketua Pengurus Yayasan yang kini telah mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, kini mahasiswa menuntut kembali agar Polda Metro Jaya mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Hal ini disampaikan Cacha selaku korlap aksi demo mahasiswa yang  menuturkan bahwa kasus korupsi yang ditangani Polda Metro Jaya masih jalan ditempat dan dinilai lambat akibat adanya manuver-manuver kroni Hermanto agar tersangka bisa bebas. Kami berharap agar Polda Metro Jaya segera melimpahkan berkas ke Kejaksaan agar kasus korupsi Hermanto segera bisa disidangkan. Lebih lajut koordinator aksi tersebut mengharapkan agar keluarga ahli waris Moestopo segera mengambil ahli kepengurusan yayasan agar praktek korupsi segera dapat dihentikan. Pasalnya , walaupun Hermanto sudah berada dalam tahanan, namun masih berkuasa mengatur keuangan yayasan untuk kepe...