KONSULTAM HUKUM.BIZ.ID

    CEO Group, Pada hari Jumat, 13 Maret 2026, Komandan Satgas Citarum Harum Kolonel Inf. Yanto Kusno Hendarto, S.H. melakukan kunjungan ke Sektor 5 Kota Cimahi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kondisi lingkungan serta memberikan arahan kepada anggota Satgas yang bertugas di wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Dansatgas didampingi oleh Dansektor Kolonel Inf. Kurniawan. Keduanya memberikan arahan kepada anggota Satgas terkait 10 rencana aksi Satgas Citarum Harum tahun 2026 yang akan dilaksanakan dalam upaya pemulihan kualitas lingkungan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Selain arahan dari pimpinan Satgas, kegiatan tersebut juga diisi dengan paparan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, drg. Chanifah Listyarini, M.H.M., serta Kasubdis Persampahan, Trendianto Elzim, S.Pd., M.Si. Paparan tersebut membahas kondisi lingkungan di Kota Cimahi, khususnya terkait permasalahan sampah dan limbah. Dalam penyampaiannya, Kepala DLH Kot...

    Jakarta, Pada hari Kamis 12 Maret 2026 – Transformasi Administrasi Perpajakan melalui implementasi Sistem Coretax menjadi momentum penting dalam Reformasi Perpajakan Indonesia.  Menjawab kebutuhan pemahaman yang komprehensif atas sistem baru tersebut, PT. Bina Indocipta Andalan menginisiasikan untuk menyelenggarakan Webinar dengan judul " Strategi dan Tata Cara Pengisian SPT PPh Badan Pada Sistem Coretax ". Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Yoshi selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Praktisi Hukum dan Pajak, dalam penyampaian opening speechnya beliau menyampaikan pelaporan  SPT PPh Badan Pada Sistem Coretax  merupakan strategi yang tepat karena sistem yang digunakan semakin transparan dan terdigitalisasi sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan sekaligus meningkatkan kredibilitas wajib pajak badan di...

       Jakarta — Praktisi Hukum Mila Ayu Dewata Sari, S.H., S.E. yang juga dikenal dengan nama Mila Cheah, Resmi ditunjuk sebagai Duta Advokat Pekerja Seni oleh Forum Advokat Spesialis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penunjukan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi serta kontribusinya dalam dunia Hukum, khususnya dalam memberikan pendampingan dan Advokasi kepada para pekerja seni di Indonesia. Dalam keterangannya, Mila Ayu Dewata Sari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk terus memperjuangkan perlindungan Hukum bagi para pekerja seni yang kerap menghadapi berbagai persoalan hukum, baik dalam aspek kontrak kerja, hak kekayaan intelektual, maupun perkara pidana dan perdata. “Pekerja seni merupakan bagian penting dari industri kreatif Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan Hukum yang jelas dan adil. Dengan amanah sebagai Duta Advokat Pek...

Keterangan Foto: Pakar Kebijakan Publik, Prof.DR.H. Paiman Raharjo,M.M.,MSi. Jakarta - Sudah satu tahun lebih Issu Ijasah Palsu Ir.Joko Widodo tak kunjung berakhir dan terus menjadi hiasan di media  sosial. Menyoroti hal ini, Pakar Kebijakan Publik yang namanya ikut terseret dalam Issu Ijasah Jokowi memberikan tanggapan serius. Menurut Paiman Raharjo Issu Ijasah Jokowi syarat muatan Politik dan memang sengaja dibuat drama seri yang panjang, agar opini yang dibangun semakin mempengaruhi persepsi masyarakat seolah olah Ijasah Jokowi palsu. Ditambahkannya, Padahal simple saja untuk membuktikan Ijasah itu Palsu apa tidak Palsu, mengingat Ijasah merupakan produk lembaga pendidikan yang mewakili pemerintah. Tatkala lembaga yang mengeluarkan Ijasah tersebut mengakui dan menyatakan Ijasah tersebut asli, seharusnya sudah Clear dan jelas, ujar Paiman kepada Media Majalah CEO di Jakarta, hari ini Senin 9/3/2026. Paiman mengatakan, Tetapi dalam kasus Ijasah Jokowi ini, sepertinya sengaja dibua...

    Keterangan Foto : Kuasa Hukum Junaedi, Advokat Eric Sutawijaya, S.H,  Jakarta– Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa pengacara Junaedi Saibih dalam perkara dugaan suap hakim terkait vonis lepas kasus minyak goreng (migor). Putusan dibacakan di ruang Prof Dr HM Hatta Ali SH MH, PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (3/3/2026). Ketua Majelis Hakim Efendi dalam amar putusannya menyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Mengadili, menyatakan terdakwa Junaedi Saibih tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, alternatif kedua, dan alternatif ketiga penuntut umum,” ucap Hakim Efendi di persidangan. Majelis hakim juga menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan serta memu...

  Keterangan Foto : Boyamin Saiman Mewakili ARRUKI dalam gugatan praperadilan kasus judi online/Foto: Boyamin Saiman. Jumat, 6 Maret 2026 - ARRUKI (Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia) dan LP3HI (Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kabareskrim dan Jampidum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini terkait dugaan penelantaran penanganan perkara judi online yang melibatkan terdakwa Firman Hertanto alias Aseng Semarang. Gugatan praperadilan ini tercatat dengan nomor perkara 22/PID.PRAP/2026 dan diajukan pada hari Jumat, 6 Maret 2026. ARRUKI dan LP3HI menilai, langkah Bareskrim Polri dalam menunda penanganan perkara tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 158.e KUHAP baru, yang mengatur kewajiban penyidikan dan penuntutan. Putusan PN Jakarta Utara dan Fakta Pelaku Lain Perkara awalnya ditangani Dittipideksus Bareskrim Polri sejak tahap penyidikan hingga penuntut...