KONSULTAM HUKUM.BIZ.ID

   BANJARMASIN,  – Persidangan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan M. Hafidz Halim, S.H. sebagai penggugat atas keterangan Palsu dibawah sumpah Pengadilan Negeri Kotabaru yang dilakukan para tergugat yaitu Asphiani Idris dan Wijiono selaku Pimpinan Organisasi Advokat P3HI (Perkumpulan Pengacara Dan Penasehat Hukum Indonesia) kembali digelar dengan agenda tambahan bukti surat di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Pada sidang kali ini, majelis hakim memfokuskan pemeriksaan pada penyerahan dokumen tambahan dari para pihak. Berdasarkan pantauan di ruang sidang, hanya pihak penggugat dan turut tergugat yang menyerahkan bukti tambahan, sementara pihak para tergugat tidak mengajukan dokumen baru dalam agenda tersebut. Kuasa hukum Hafidz Halim, Griana Dwinisa, S.H., M.Kn., menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan tambahan bukti surat sebanyak 15 dokumen untuk memperkuat dalil gugatan, dimana sebelumnya juga terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan...

    KOTABARU – Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan oleh Kasat Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kotabaru, AKP. SHOQIF FABRIAN YUWINDAYASA, S.T.K., S.I.K., M.H. diduga mengandung unsur kepalsuan. Analisis terhadap data LHKPN yang tercatat menunjukkan adanya ketidaksesuaian jabatan yang diemban, serta fluktuasi nilai harta yang memunculkan pertanyaan terkait transparansi pelaporan. Hal ini disampaikan oleh Praktisi Hukum / Advokat M. Hafidz Halim, S.H., dalam keterangannya terkait pemeriksaan terhadap dokumen tersebut.   Berdasarkan data LHKPN yang tercatat, SHOQIF FABRIAN YUWINDAYASA telah mengajukan enam laporan sejak tahun 2018. Pada 1 Juni 2018, saat menjabat sebagai Kapolsek Selatan di Kepolisian Daerah Maluku Utara, ia melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp10.000.000 dalam laporan khusus awal menjabat. Kemudian pada 31 Desember 2020, saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Satui di Kepolisian Daerah Kalimantan Se...

    Keterangan Foto: Ketua FOPHI, Rudy Marjono.  - Jakarta - Forum Penegakan Hukum Indonesia (FOPHI) mendesak pemerintah untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengembalikan fokus anggaran negara pada sektor pendidikan yang merupakan mandat konstitusi. Ketua FOPHI, Rudy Marjono, menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh didasarkan pada pencitraan atau populisme jangka pendek, melainkan harus berpijak pada prinsip konstitusionalitas, efektivitas, dan keselamatan publik. “Negara tidak boleh mempertaruhkan masa depan pendidikan hanya demi program yang secara implementasi terbukti menimbulkan persoalan. Jika anggaran pendidikan terdampak, maka ini bukan sekadar kebijakan keliru, tetapi berpotensi inkonstitusional.”ungkapnya kepada awak media Majalah CEO di Jakarta,kamis 26/2/2026. Pendidikan adalah Hak Konstitusional, Bukan Opsi Politik. Pasal 31 UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN...

Keterangan Foto: Machril bersama Menteri Keuangan RI Bapak Purbaya Yudhi Sadewa  Jakarta- Hari Jumat 20 Februari 2026 hari yang berarti bagi Nasabah Jiwasraya yang tolak restrukturisasi karena dapat kesempatan bertemu Menteri Keuangan RI Bapak Purbaya Yudhi Sadewa setelah selesai sholat Jumat.  Mungkin sudah menjadi Takdir Tuhan bisa berjumpa langsung dengan beliau, karena upaya mau jumpa Menteri Keuangan dimulai sejak tahun 2020 dengan Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani Indrawati.  Mengirim surat kepada Menteri terdahulu sudah 14 pucuk dan kepada Menteri Purbaya sudah yang ketiga kalinya. Nasabah minta uangnya kembali kelanjutan dari Likuidasi yang menyisakan 25%. Setelah selesai melaksanakan Likuidasi Jiwasraya pada tanggal 9 Desember 2025 berdasarkan Neraca Sementara Likuidasi (NSL) nasabah mendapat pengembalian uang preminya masing-masing sebesar 74,5% dan masih tersisa 25,5% menunggu keputusan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bendahara Negara selaku Menteri Keuangan ...

     ASPRUMNAS Gelar Turnamen Catur di HUT ke-13, Asah Intelektual dan Jaring Bibit Muda Jakarta -- Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Siap Menggelar Turnamen Catur Terbuka sebagai bagian dari Perayaan Hari Ulang Tahunnya yang ke-13. Kejuaraan ini ditujukan untuk membangkitkan kembali gairah olahraga catur di Indonesia, sekaligus menjadi wadah bagi atlet muda berprestasi. ​Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, Muhammad Syawali, SE, MM, menyatakan bahwa catur bukan sekadar permainan, melainkan olahraga intelektual yang mampu menjaga kesehatan mental dan ketajaman berpikir bagi seluruh usia. ​"Catur adalah olahraga yang menajamkan daya ingat. Saya pribadi merasakan manfaatnya untuk menjaga fokus di tengah tekanan pekerjaan. Melalui turnamen ini, kami ingin mengajak masyarakat, dari anak-anak hingga lansia, untuk terus mengasah otak melalui catur," ujar Syawali dalam sesi bincang olahraga, Rabu (18/2). Salah satu sorotan dalam turnamen kali ini adalah kehadir...

  Banjarbaru — Lanjutan persidangan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan pengacara M. Hafidz Halim, S.H., terhadap Aspihani Ideris dan Wijiono, yang merupakan petinggi organisasi OA P3HI, kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Rabu (18/2/2026). Sidang juga mengungkap fakta tambahan terkait dugaan pemberian uang dan fasilitas yang disebut berkaitan dengan dinamika perkara saat itu. Saksi Nurul Huda dan SM mengaku pernah menerima pakaian dan sejumlah uang dari Aspihani serta pihak lain. Dalam keterangannya, saksi menyebut adanya dana yang disebut berasal dari eks Kasat Reskrim Polres Kotabaru, AKP Abdul Jalil, S.I.K., M.H., yang diserahkan kepada Aspihani untuk kepentingan tertentu, termasuk pembelian pakaian dan pemberian uang Rp500 ribu kepada salah satu saksi.  “Kami mendengar langsung pengakuan tersebut saat berada di mobil bersama yang bersangkutan,” kata SM dalam kesaksiannya. Dua saksi lainnya, menerangkan pernah menerima sebagian keci...