Dari Rp1,1 Triliun Jadi Rp295 Miliar, Ada Apa dengan Lelang Kapal MT Arman 114?

    



Keterangan foto: Advokat David Gabriel Pella,SH.,MH selaku Kuasa Hukum Nelayan Batam.






​BATAM – Proses lelang barang rampasan negara berupa kapal tanker MT Arman 114 dan muatan minyak mentah (crude oil) miliknya kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, terdapat perbedaan angka yang sangat signifikan antara pengumuman awal Kejaksaan Agung dengan data yang tercantum dalam portal resmi lelang.go.id.


Advokat David Gabriel Pella,SH.,MH selaku Kuasa Hukum Nelayan Batam secara tegas mempertanyakan transparansi prosedur lelang yang tengah dijalankan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam atas permintaan Kejaksaan Agung RI.


Berdasarkan pantauan terbaru pada portal lelang.go.id, nilai limit lelang MT Arman 114 saat ini tercantum sebesar Rp295.415.362.000 (sekitar Rp295 miliar). Angka ini terjun bebas jika dibandingkan dengan nilai limit pada lelang tahap pertama dan kedua yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,17 triliun.


​"Jika dilihat pemberitaan hari ini dari lelang.go.id, lelang yang disampaikan secara resmi oleh KPKNL adalah hampir 300 miliar. Jadi yang mana yang benar? Apakah Kejaksaan Agung atau KPKNL? Di sinilah perlunya transparansi," ujar David Pella dalam keterangannya kepada awak media hari ini kamis (16/4/2026).


​Menurut David, penurunan nilai yang mencapai hampir Rp800 miliar ini berpotensi besar merugikan pendapatan negara secara masif. Ia menekankan bahwa tanpa penjelasan teknis yang sah mengenai status minyak yang ada di dalam kapal, proses ini cacat secara tata kelola yang baik (good governance).


Mengingat batas akhir penyetoran uang jaminan adalah tanggal 4 Mei 2026, David Pella meminta Kejaksaan Agung untuk segera mengambil langkah diskresi demi menyelamatkan aset negara.


​"Saya meminta kepada Kejaksaan Agung untuk tidak melanjutkan lelang tahap ketiga sebelum ada penjelasan atas status minyak di dalam kapal MT Arman. Kejaksaan Agung harus meminta KPKNL untuk membatalkan lelang tersebut dan kembali pada pengumuman lelang seperti tahap pertama dan kedua yang nilainya mencapai Rp1,1 triliun," tegasnya.


Lebih lanjut, David juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tinggal diam melihat fenomena penurunan nilai aset rampasan yang sangat drastis ini. Mengingat nilai obyek lelang yang mendekati angka Rp1 triliun, keterlibatan institusi extraordinary dianggap mutlak diperlukan dalam kerangka law enforcement.


​"KPK jangan berdiam diri. Kami meminta KPK segera masuk ke dalam prosedur lelang ini untuk melakukan pengawasan ketat. Jika lelang tetap dijalankan tanpa kejelasan status crude oil tersebut, kami akan melayangkan pengaduan resmi kepada KPK untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia," tambah David.


Kondisi ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi, sebagaimana tertulis dalam siaran pers Kejagung, dikutip bloombergtechnoz. Saat meninjau fisik kapal di Perairan Batu Ampar, pihak BPA menekankan percepatan penyelesaian aset untuk optimalisasi pemulihan keuangan negara.


​MT Arman 114 sendiri dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam atas kasus pemindahan minyak ilegal (ship-to-ship) di Laut Natuna Utara. Objek lelang ini dijual dalam satu paket, mencakup kapal tanker produksi 1997 dan muatan sebanyak 1,24 juta barel light crude oil.


​Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan tambahan mengenai alasan teknis dibalik penyusutan nilai limit lelang yang menjadi dasar keberatan pihak Kuasa Hukum.(Red)

[16/4 06.38] 




Harga Lelang MT Arman 114 Anjlok Rp800 Miliar, Negara Terancam Rugi Besar

 

Lelang MT Arman 114 Dinilai Janggal, KPK Didesak Turun Tangan Awasi Prosesnya


Kuasa Hukum Minta KPK Masuk, Usut Penurunan Nilai Limit Lelang Kapal MT Arman 114

 

Cegah Kerugian Negara, KPK Diminta Pantau Ketat Lelang Kapal Tanker di Batam


 


Status Minyak Belum Jelas, Kuasa Hukum Minta Lelang Kapal MT Arman 114 Dihentikan


 Tanda Tanya di Balik Lelang Murah Kapal Tanker MT Arman 114

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan Tema Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK

Gambar
   Jakarta, Pada hari Kamis 14 Agustus 2025 – Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia yang lebih baik, PT. Bina Indocipta Andalan mengadakan webinar secara cuma-cuma dengan mengangkat topik tentang Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Elisabeth Fany selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan pemahaman menyeluruh mengenai langkah-langkah efektif dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun pembicara Ibu Cicilia selaku Manager PT Bina Indocipta Andalan. Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perus...
Baca selengkapnya

KOPHI: Penundaan Eksekusi Siplester Adalah Pembangkangan Hukum"

Gambar
   Keterangan Foto : Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono. Jakarta, 8 Agustus 2025 -Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI) mengecam keras mandeknya eksekusi terhadap putusan perkara Siplester yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 2019, namun hingga kini belum juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakta bahwa sebuah putusan pengadilan yang sudah final selama enam tahun dibiarkan tanpa eksekusi adalah tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara bagi pihak tertentu bisa diabaikan? Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono, menegaskan: > “Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak punya alasan hukum sedikit pun untuk menunda eksekusi ini. Keterlambatan enam tahun adalah bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Rakyat berhak tahu, ada apa di balik semua ini? Apakah ada kekuatan besar yang melindungi pihak terpidana, ataukah ada permainan di dal...
Baca selengkapnya

Difitnah, Derajat Prof Paiman Raharjo Justru akan Diangkat Tinggi oleh Kebenaran

Gambar
    Keterangan Foto :  PROF.DR.H.PAIMAN RAHARJO. Oleh: Budi Puryanto, Alumni Teknik Kimia ITS, Pemimpin Redaksi zonasatunews.com  Di tengah riuh politik dan hiruk-pikuk informasi digital, nama Prof Paiman Raharjo kembali mencuat ke publik. Namun kali ini bukan karena prestasi akademiknya atau kontribusinya di bidang pendidikan, melainkan lantaran menjadi sasaran empuk serangan fitnah yang keji. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Beathor Suryadi, dan Sri Rajasa Chandra—empat tokoh yang belakangan ini ramai mengangkat narasi bahwa Prof Paiman adalah otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Pramuka. Tanpa data sahih dan argumentasi akademis yang kuat, tuduhan itu diluncurkan seperti anak panah beracun. Yang menjadi miris, bukan hanya kehormatan pribadi Prof Paiman yang coba diluluhlantakkan, tetapi juga nalar publik sedang diajak untuk percaya pada rumor yang belum terverifikasi. Saya pribadi tidak mengenal Prof. Paiman secara langsung....
Baca selengkapnya