KONSULTAM HUKUM.BIZ.ID

       Jakarta – Di tengah dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks, keberadaan organisasi yang profesional, berintegritas, dan memiliki legalitas yang jelas menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan. Berangkat dari semangat tersebut, Pengacara & Aktivis Sejati (PASTI) dan Lembaga Bantuan Hukum – Gerakan Advokat & Aktivis (LBH-GAAS) hadir sebagai dua organisasi yang memiliki komitmen kuat untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui perjuangan di bidang hukum. Perlu ditegaskan bahwa PASTI dan LBH-GAAS merupakan dua organisasi yang berbeda, masing-masing memiliki identitas, struktur organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), visi, misi, program kerja, serta kedudukan hukum yang berdiri sendiri. Kedua organisasi tersebut juga telah memperoleh pengesahan resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, sehingga memiliki legalitas yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perun...

   TANAH BUMBU – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilaporkan ke Bupati Tanah Bumbu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) atas dugaan pelanggaran disiplin dan netralitas ASN. Laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 129/BASA-SP/VII/2026 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Netralitas ASN, yang diajukan oleh tim kuasa hukum Kantor Advokat Badrul Ain Sanusi Al Afif & Rekan mewakili pelapor Hardiansyah, S.H. Dalam dokumen laporan yang diterima media, pihak yang dilaporkan adalah 'Khairatun Nikmah, S.P., M.P. yang disebut berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua LSM Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Selatan. Dalam uraian laporannya, Kuasa Hukum Wahid Hasyim, S.H.dari Kantor Advokat BASA (Badrul Ain Sanusi Al A...

       KOTABARU, Sabtu (11/7/2026) – Ketua Umum Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan, Khairatun Nikmah, S.P., M.P., dilaporkan ke Polsek Pamukan Utara atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam forum mediasi di Desa Mangka, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru. Laporan tersebut diajukan oleh Hardiansyah, S.H., seorang tokoh Dayak Meratus sekaligus advokat pada Kantor Hukum BASA dan Rekan, menyusul insiden yang terjadi saat forum mediasi antara warga Desa Mangka dan PT Alamraya Kencana Mas di Balai Adat Desa Mangka, Sabtu (04/07/2026). Hardiansyah menjelaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut bukan tanpa dasar. Selain menerima undangan dari pihak perusahaan sebagai tokoh adat, ia juga mengaku hadir atas inisiatif sendiri karena menilai terdapat kejanggalan dalam mekanisme penyelenggaraan mediasi. "Di dalam surat mediasi itu, Kepala Adat Desa Mangka hanya ditembuskan. Padahal menurut saya, sebagai pemangku wilaya...

   Jakarta, 9 Juli 2026 – Sosok Dody M. Zuhdi. Dikenal sebagai figur yang aktif membangun sinergi antara dunia media, hukum, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pengacara & Aktivis Sejati (DPP PASTI), beliau juga berkiprah sebagai Paralegal serta Pemimpin Umum PT. Multi Media CEO Indonesia. Melalui kepemimpinannya di PT. Multi Media CEO Indonesia, Dody M. Zuhdi mengembangkan jaringan media digital nasional yang berkomitmen menghadirkan informasi yang cepat, akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jaringan media tersebut menaungi berbagai platform pemberitaan yang berfokus pada informasi aktual, edukasi, hukum, inspirasi, dan pembangunan nasional. Kehadiran jaringan media ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi informasi, meningkatkan kualitas pemberitaan, serta menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Di lingkungan DPP PASTI, Dody M. Z...

      Persahabatan yang erat antara Rudy Silfa, S.H., M.H., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pengacara dan Aktivis Sejati (DPP PASTI), dengan Brigjen Pol. Iksantyo Bagus Pramono, Kepala Biro Penyusunan, Dokumentasi, dan Informasi Hukum Divisi Hukum Polri (Karosundokinfokum Divkum Polri), mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. Keduanya merupakan bagian dari unsur penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sinergi antara advokat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan semakin memperkuat penegakan hukum yang profesional, berintegritas, berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Advokat menjalankan profesinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandi...

     Sidang Pemeriksaan Pengadu, Saksi, Ahli, dan Teradu dalam pengaduan Nomor 26/P/MDP/II/2026 -   -   - Kerap Terbentur Hubungan Sejawat, Kuasa Hukum Pengadu Beberkan Sulitnya Hadirkan Saksi Ahli Psikiater - Dugaan Hambatan Akses Pembuktian yang Adil Mencuat dalam Sidang Disiplin Oknum Dokter - Sebut Ada Kesulitan Cari Saksi Ahli, Pendamping Pengadu Berharap Majelis Disiplin Bekerja Objektif - Lawan Kesewenang-wenangan, NU Bogor Raya Law Firm Tegaskan Keberpihakan pada Perjuangan Seorang Ibu Sidang Pemeriksaan Pengadu, Saksi, Ahli, dan Teradu dalam pengaduan Nomor 26/P/MDP/II/2026 JAKARTA, – Majelis Disiplin Profesi  menggelar agenda sidang Pemeriksaan Pengadu, Saksi, Ahli, dan Teradu terkait atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum dokter berinisial FM dalam memberikan pelayanan kesehatan di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo. Dalam persidangan tersebut, pihak pengadu didampingi oleh Tim Kuasa Hukum dari NU Bogor Raya Law Firm yang ...