KONSULTAM HUKUM.BIZ.ID

      Solidaritas Media Untuk Penegakan Hukum dan Advokat Desak Bareskrim Polri Usut Dugaan Intimidasi Terhadap Jurnalis JAKARTA — Perkembangan kasus laporan pengaduan yang dilakukan  gabungan jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum bersama LBH NU Bogor Raya Law Firm dengan Nomor: 077/NBR-SMK/VIII/2026 yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri terkait mengadukan 3 orang terlapor, yakni Iki Dulagin (Kuasa Hukum Danny Septriadi Djayaprawira) bersama stafnya Fajrin, serta pihak terkait berinisial DS, atas dugaan tindak pidana ancaman, intimidasi, percobaan penyuapan, hingga upaya sistematis menghalangi tugas jurnalistik. Menyingkapi hal persoalan tersebut​ Solidaritas Media menggelar konferensi pers di Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Agustus 2026. Pertemuan ini menegaskan bahwa kerja jurnalistik memiliki perlindungan hukum yang jelas dan tidak boleh diberangus oleh tindakan di luar koridor hukum. Pertemuan i...

    Jakarta – Sungguh menyedihkan! Dunia penegakan hukum di Indonesia jadi coreng-moreng oleh tindakan tak terpuji oknum wereng coklat alias aparat kepolisian sendiri. Sebuah insiden perampasan aset (land-grabbing) yang dilakukan secara rapi, terstruktur, sistematis, tapi sangat brutal di Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat menimpa keluarga Ambar Witjaksono Sutarman (60) dan istrinya, Mia Laelasari (55). Lahan seluas 6.855 meter persegi berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama almarhumah Nany Siti Harmani Sutarman (ibu kandung Ambar) yang terletak di Jalan Raya Puncak KM 82,2, Cisarua, Kabupaten Bogor, berpindah tangan secara melawan hukum akibat tindak intimidasi, penyalahgunaan wewenang (abuse of power), dan rekayasa transaksi yang melibatkan oknum anggota Polsek Kebon Jeruk bersama komplotan mafia tanah. Peristiwa ini berawal dari perselisihan perdata dan utang-piutang bisnis yang melibatkan Beno Adi dan Rivan. Persoalan utang-piutang tersebut bukannya diselesaikan secar...

Jakarta, Pada hari Rabu, 05 Agustus 2026 – PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Direktorat Humas DJP dan didukung oleh Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia serta Yayasan Pendidikan Budi Mulya Indonesia Emas menyelenggarakan webinar dengan topik “Bedah Tuntas PMK 44 Tahun 2026” tentang pembaharuan ketentuan mengenai Kuasa Wajib Pajak. Dinamika regulasi perpajakan di Indonesia terus berkembang seiring dengan transformasi sistem administrasi perpajakan yang semakin modern, transparan, dan berbasis digital. Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perpajakan nasional, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. PMK Nomor 44 Tahun 2026 merupakan pembaharuan penting yang mengatur persyaratan menjadi Kuasa Wajib Pajak, mekanisme penunjukan melalui Surat Kuasa Khusus, pelaksanaan hak dan pemenuhan k...

   CEO GROUP - Polres Kebumen – Awal Agustus menjadi momentum membanggakan bagi jajaran Polres Kebumen. Di tengah pelaksanaan upacara kenaikan pangkat pengabdian, Kapolres Kebumen AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama, juga memberikan penghargaan kepada tiga personel Polsek Karangsambung atas respons cepat mereka menangani aduan masyarakat terkait tawuran kelompok pemuda. Upacara Corps Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian digelar di halaman Mapolres Kebumen, Senin, 3 Agustus 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Kebumen dan diikuti Wakapolres, pejabat utama, para kapolsek, perwira staf, personel gabungan, hingga aparatur sipil negara di lingkungan Polres Kebumen. Dalam upacara tersebut, Ipda Dwi Sarwoto, yang menjabat sebagai PS Kanit Samapta Polsek Puring, resmi menerima kenaikan pangkat pengabdian terhitung mulai 1 Agustus 2026. "Kenaikan pangkat pengabdian merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang memasuki penghujung masa dinas dengan rekam jeja...

     KOTABARU – Kantor hukum BASA & Rekan bersama Aliansi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) melontarkan kritik keras terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Mereka menilai penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang mereka dampingi berjalan lambat dan tidak menunjukkan kepastian hukum. Advokat BASA & Rekan, Hafidz Halim, S.H., menyebut sedikitnya terdapat sejumlah perkara masyarakat yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang jelas. Di antaranya sengketa ahli waris Ratu Kapsah melawan pihak yang berkaitan dengan tanah bandara, persoalan Syahroni Lubis terkait terbitnya sertifikat hak milik di atas tanah yang diklaim miliknya, permohonan mediasi Imam S. dan Ari Maulana dengan Tjiu Johni Eko alias Utuh Laris yang disebut belum diakomodir, hingga permintaan verifikasi lahan di Jalan Raya Sebelimbingan yang di jadikan SHM tanpa prosedur menurutnya belum ditindaklanjuti. Selain itu, Pria yang akrab disapa bang Naga itu juga menyinggung perkara ...

      KOTABARU, 24 Juli 2026, – Kasus dugaan tuduhan pencurian telepon genggam yang menyeret seorang anak di bawah umur di Desa Tanjung Lalak Selatan, Kabupaten Kotabaru, terus bergulir. Perkara yang sempat menjadi perhatian publik itu kini memasuki babak baru setelah keluarga korban menunjuk kuasa hukum dan memperoleh hasil pemeriksaan psikologis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kotabaru. Peristiwa tersebut bermula ketika korban menginap di rumah Kepala Desa Tanjung Lalak Selatan berinisial RD bersama rombongan pemain sepak bola. Pada saat itu, salah seorang anggota rombongan dilaporkan kehilangan telepon genggam.Menurut keterangan pihak keluarga, korban yang disebut sebagai satu-satunya orang di luar rombongan kemudian diarahkan sebagai pihak yang dicurigai. Keluarga menilai peristiwa tersebut berdampak pada kondisi psikologis korban hingga membuatnya tidak lagi berani datang ke sekolah.Di sisi lain, Kepala Desa Tanjung Lalak Selatan, RD,...