Transformasi Peradi Jakpus: Dari Digitalisasi Layanan hingga Pembentukan Satgas Anti-Kriminalisasi Advokat

       




Penguatan Integritas Profesi Advokat di Era Multi Bar - Mewujudkan Supremasi Hukum Serta Kesetaraan Kedudukan Advokat Sebagai Aparat Penegak Hukum


Jakarta --   Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Pusat menggelar Musyawarah Cabang (Muscab)  di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 Juli 2026. 




Perhelatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum PERADI RBA (Rumah Bersama Advokat)  Ahmad Fikri Assegaf, yang terpilih untuk periode masa bakti 2026–2031.


Tampak kehadiran para pimpinan dan pengurus lintas wilayah hadir, ini membuktikan soliditas organisasi. Selain dihadiri langsung oleh Anggota Peradi DPC Jakarta Pusat, para jajaran pimpinan wilayah lainnya, yaitu Ketua DPC Peradi Jakarta Barat, Ketua DPC Peradi Jakarta Timur, Ketua DPC Peradi Jakarta Utara, Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan, serta Perwakilan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI.


Momen ini sekaligus membuktikan keberhasilan kepengurusan periode sebelumnya yang dinahkodai oleh TM. Mangunsong, S.H. selaku Ketua,  Ir. Anita Andriane, S.H., M.H. selaku Sekretaris, dan Andar T. Manik, S.E., S.H., M.H. selaku Bendahara.


"Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pengurus sebelumnya. Saya meminta untuk tetap menjaga dan merawat soliditas yang telah terjalin selama ini, serta meminta kepada seluruh anggota Peradi DPC Jakarta Pusat, khususnya pengurus yang akan segera dilakukan formasi, untuk dapat bersama-sama memajukan DPC Peradi Jakarta Pusat," ungkap Andar T. Manik


Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat terpilih periode 2026–2030, Andar T. Manik, S.E., S.H., M.H., memaparkan visi, misi, dan program kerja strategis guna menghadapi kompleksitas dunia hukum di era digital. Visi utamanya adalah mewujudkan DPC Peradi Jakarta Pusat yang berintegritas, progresif, dan adaptif sebagai organisasi advokat yang berwibawa, melayani anggota, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.


Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan lima misi strategis. Pertama, Pembinaan Berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, integritas, kehormatan profesi (officium nobile), serta kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia. 


Kedua, Transformasi Digital untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi dan informasi organisasi yang transparan, cepat, dan akuntabel. 


Ketiga, Perlindungan Hukum dengan memberikan jaminan perlindungan hukum dan rasa aman bagi seluruh anggota dalam menjalankan profesinya.


Keempat, Pemberdayaan Advokat Muda 

melalui pembukaan ruang kolaborasi, pelatihan khusus, dan penguatan kapasitas agar siap bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kelima, Sinergi & Pengabdian Masyarakat untuk memperkuat kemitraan dengan penegak hukum serta memperluas akses bantuan hukum gratis (pro bono) bagi masyarakat kurang mampu.


Dalam memimpin DPC Peradi Jakarta Pusat empat tahun ke depan, Andar menyusun empat Program Kerja Unggulan. Pertama, Peradi Melayani & Digitalisasi Sekretariat berupa sistem informasi terpadu untuk mempermudah perpanjangan KTPA, rekomendasi, dan akses data organisasi. 


Kedua, Transparansi Keuangan melalui pelaporan keuangan kas organisasi secara berkala dan terbuka kepada anggota.


Ketiga, Peradi Care & Pembelaan Profesi yang menyediakan dana sosial bagi anggota yang sakit atau tertimpa musibah, serta pembentukan satgas khusus pendampingan hukum apabila anggota menghadapi kriminalisasi saat bertugas secara beriktikad baik. 


Keempat, Peradi Progresif & Sinergi dengan menyelenggarakan PKPA berkualitas, sertifikasi khusus (hukum siber, kekayaan intelektual, pajak, legal drafting), serta penguatan forum komunikasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.


"Menjadi Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat bukan sekadar mengejar jabatan, melainkan tentang pengabdian. Peradi harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh anggotanya tanpa membeda-bedakan latar belakang," pungkas Andar.(Red).

[24/7 10.53] 





 2. Pimpin DPC Peradi Jakarta Pusat 2026–2030, Andar T. Manik Usung Visi Digitalisasi dan Perlindungan Advokat

3. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KOPHI: Penundaan Eksekusi Siplester Adalah Pembangkangan Hukum"

Gambar
   Keterangan Foto : Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono. Jakarta, 8 Agustus 2025 -Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI) mengecam keras mandeknya eksekusi terhadap putusan perkara Siplester yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 2019, namun hingga kini belum juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakta bahwa sebuah putusan pengadilan yang sudah final selama enam tahun dibiarkan tanpa eksekusi adalah tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara bagi pihak tertentu bisa diabaikan? Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono, menegaskan: > “Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak punya alasan hukum sedikit pun untuk menunda eksekusi ini. Keterlambatan enam tahun adalah bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Rakyat berhak tahu, ada apa di balik semua ini? Apakah ada kekuatan besar yang melindungi pihak terpidana, ataukah ada permainan di dal...
Baca selengkapnya

PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan Tema Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK

Gambar
   Jakarta, Pada hari Kamis 14 Agustus 2025 – Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia yang lebih baik, PT. Bina Indocipta Andalan mengadakan webinar secara cuma-cuma dengan mengangkat topik tentang Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Elisabeth Fany selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan pemahaman menyeluruh mengenai langkah-langkah efektif dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun pembicara Ibu Cicilia selaku Manager PT Bina Indocipta Andalan. Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perus...
Baca selengkapnya

Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) Ajukan Permohonan Amnesti untuk Agus Purwoto dan Izil Azhar.

Gambar
     Jakarta — Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) secara resmi mengajukan permohonan Amnesti kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dua klien mereka, yakni Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto dan Izil Azhar, mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Sabang. Surat permohonan tertanggal 1 Agustus 2025 itu didasari pertimbangan yuridis, kemanusiaan, serta preseden hukum serupa yang pernah terjadi di Indonesia. Keterangan Foto : Ketua Umum FAST, RM Tito Hananta Kusuma,S.H.,M.,M . Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum FAST, RM Tito Hananta Kusuma,S.H.,M.,M menyampaikan bahwa permohonan tersebut diajukan berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, Kami menilai tidak adanya niat jahat atau keuntungan pribadi dari klien kami, serta peran strategis keduanya dalam menjaga stabilitas nasional di masa lalu, menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan ...
Baca selengkapnya