DPP PASTI Perkuat Langkah Hukum, Konsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait Dugaan Tindak Pidana Perusahaan

  


Jakarta, Senin, 29 Juni 2026 – Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat Pengacara & Aktivis Sejati (DPP PASTI) hari ini mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait rencana pelaporan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berkedudukan di wilayah Jakarta Selatan.


Langkah konsultasi ini merupakan bagian dari upaya hukum yang dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, Tim Hukum DPP PASTI telah melayangkan surat somasi kepada pihak perusahaan sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat.


DPP PASTI tetap mengedepankan penyelesaian secara damai melalui dialog dan mediasi. Namun, apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian yang adil, maka Tim Hukum DPP PASTI akan menempuh langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku.


Langkah hukum yang akan ditempuh meliputi proses pidana atas dugaan tindak pidana yang terjadi, serta gugatan perdata guna melindungi hak dan kepentingan hukum klien.


DPP PASTI menegaskan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan setiap pihak memperoleh perlindungan hukum yang setara di hadapan hukum.


DPP PASTI

Berjuang Untuk Kebenaran dan Bekerja Dengan Ikhlas.


*

**

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KOPHI: Penundaan Eksekusi Siplester Adalah Pembangkangan Hukum"

Gambar
   Keterangan Foto : Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono. Jakarta, 8 Agustus 2025 -Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI) mengecam keras mandeknya eksekusi terhadap putusan perkara Siplester yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 2019, namun hingga kini belum juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakta bahwa sebuah putusan pengadilan yang sudah final selama enam tahun dibiarkan tanpa eksekusi adalah tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara bagi pihak tertentu bisa diabaikan? Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono, menegaskan: > “Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak punya alasan hukum sedikit pun untuk menunda eksekusi ini. Keterlambatan enam tahun adalah bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Rakyat berhak tahu, ada apa di balik semua ini? Apakah ada kekuatan besar yang melindungi pihak terpidana, ataukah ada permainan di dal...
Baca selengkapnya

PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan Tema Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK

Gambar
   Jakarta, Pada hari Kamis 14 Agustus 2025 – Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia yang lebih baik, PT. Bina Indocipta Andalan mengadakan webinar secara cuma-cuma dengan mengangkat topik tentang Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Elisabeth Fany selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan pemahaman menyeluruh mengenai langkah-langkah efektif dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun pembicara Ibu Cicilia selaku Manager PT Bina Indocipta Andalan. Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perus...
Baca selengkapnya

Difitnah, Derajat Prof Paiman Raharjo Justru akan Diangkat Tinggi oleh Kebenaran

Gambar
    Keterangan Foto :  PROF.DR.H.PAIMAN RAHARJO. Oleh: Budi Puryanto, Alumni Teknik Kimia ITS, Pemimpin Redaksi zonasatunews.com  Di tengah riuh politik dan hiruk-pikuk informasi digital, nama Prof Paiman Raharjo kembali mencuat ke publik. Namun kali ini bukan karena prestasi akademiknya atau kontribusinya di bidang pendidikan, melainkan lantaran menjadi sasaran empuk serangan fitnah yang keji. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Beathor Suryadi, dan Sri Rajasa Chandra—empat tokoh yang belakangan ini ramai mengangkat narasi bahwa Prof Paiman adalah otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Pramuka. Tanpa data sahih dan argumentasi akademis yang kuat, tuduhan itu diluncurkan seperti anak panah beracun. Yang menjadi miris, bukan hanya kehormatan pribadi Prof Paiman yang coba diluluhlantakkan, tetapi juga nalar publik sedang diajak untuk percaya pada rumor yang belum terverifikasi. Saya pribadi tidak mengenal Prof. Paiman secara langsung....
Baca selengkapnya