Kembali Dilibatkan dalam Persidangan Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, WNA AS Mr Thomas Van Der Hayden MEMOHON BANTUAN PRESIDEN AS DONALD TRUMP

   

  

FORUM ADVOKAT SPESIALIST TIPIKOR (FAST)  MEMBELA WNA AMERIKA DALAM PERKARA KORUPSI YANG KOMPLEKS DAN MEMOHON BANTUAN PRESIDEN AS DONALD TRUMP.




 JAKARTA - Warga negara AS, Thomas Anthony Van Der Heyden Kembali Dilibatkan dalam Persidangan Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi dengan Perkara nomor 32/K-MT.2/AD/XII/2025 di Pengadilan Militer Jakarta Timur (31/3/2026) dinilai oleh Kuasa Hukum dari Forum Advokat Specialist Tipikor (FAST) Menilai  Peradilan ini yang Tidak Adil.


Thomas Anthony Van Der Heyden sebelumnya sudah divonis 12 tahun penjara dan denda Miliyaran sesuai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2023 pada kasus sama tentang kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2012-2021 sehingga pengadilan Militer ini merupakan _Ne Bis In Idem_ 

Yaitu hukum pidana Indonesia (KUHP/KUHAP) adalah asas yang melarang seseorang dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, setelah Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap (inkracht). 


Menurut Kuasa Hukum dari Forum Advokat Specialist Tipikor (FAST) antara lain Para Advokat Asgar Sjarfi, SH, Mila Ayu, SH, Wilman Gultom, SH, Roberto Sihotang, SH, Firdaus.SH, Andi Faisal SH, Wifra SH, Joshua Siahaan SH, Rocky SH dan kawan kawan bahwa Pengadilan Militer ini sudah Melanggar Hak Asasi manusia (HAM) bagi klien kami. 

"Hal ini jika diteruskan bisa menjadi mencoreng Indonesia dalam dunia Internasional"jelasnya kepada awak media di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).


Sehingga Kuasa Hukum dan  Terdakwa berharap kepada Hakim Pengadilan Militer Jakarta Timur dapat mengabulkan sidang Eksepsi kami bahwa peradilan ini pengadilan tidak berwenang, terdakwa kabur dan kadaluarsa. 


Thomas sendiri Menyatakan Tanggapan bahwa Persidangan sebagai Tindakan Kekuasaan Pengadilan Zalim Kepadanya. " _Saya di Indonesia sudah 4 tahun dengan dirampas seluruh harta saya dan kebebasan dengan perbuatan saya selama ini tidak bisa dibuktikan oleh pengadilan dimana dokumen menyatakan telah merugikan negara Indonesia ?,"_ pernyataannya Merasakan dipermainkan oleh Keadilan di Indonesia.(Red).



FORUM ADVOKAT SPESIALIST TIPIKOR (FAST)

JL CIKINI RAYA NO.38, JAKARTA PUSAT 

WWW.FASTLAWYERS.ID

Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST)  Berpengalaman  Tangani Ratusan Kasus Korupsi di KPK,Kejaksaan, dan Kepolisian Didukung  Para Advokat dan Ahli Hukum Spesialist

PIC:

087782410567 (Feri)

085355362955 (Darul)





-  *

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan Tema Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK

Gambar
   Jakarta, Pada hari Kamis 14 Agustus 2025 – Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia yang lebih baik, PT. Bina Indocipta Andalan mengadakan webinar secara cuma-cuma dengan mengangkat topik tentang Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Elisabeth Fany selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan pemahaman menyeluruh mengenai langkah-langkah efektif dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun pembicara Ibu Cicilia selaku Manager PT Bina Indocipta Andalan. Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perus...
Baca selengkapnya

KOPHI: Penundaan Eksekusi Siplester Adalah Pembangkangan Hukum"

Gambar
   Keterangan Foto : Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono. Jakarta, 8 Agustus 2025 -Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI) mengecam keras mandeknya eksekusi terhadap putusan perkara Siplester yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 2019, namun hingga kini belum juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakta bahwa sebuah putusan pengadilan yang sudah final selama enam tahun dibiarkan tanpa eksekusi adalah tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara bagi pihak tertentu bisa diabaikan? Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono, menegaskan: > “Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak punya alasan hukum sedikit pun untuk menunda eksekusi ini. Keterlambatan enam tahun adalah bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Rakyat berhak tahu, ada apa di balik semua ini? Apakah ada kekuatan besar yang melindungi pihak terpidana, ataukah ada permainan di dal...
Baca selengkapnya

Difitnah, Derajat Prof Paiman Raharjo Justru akan Diangkat Tinggi oleh Kebenaran

Gambar
    Keterangan Foto :  PROF.DR.H.PAIMAN RAHARJO. Oleh: Budi Puryanto, Alumni Teknik Kimia ITS, Pemimpin Redaksi zonasatunews.com  Di tengah riuh politik dan hiruk-pikuk informasi digital, nama Prof Paiman Raharjo kembali mencuat ke publik. Namun kali ini bukan karena prestasi akademiknya atau kontribusinya di bidang pendidikan, melainkan lantaran menjadi sasaran empuk serangan fitnah yang keji. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Beathor Suryadi, dan Sri Rajasa Chandra—empat tokoh yang belakangan ini ramai mengangkat narasi bahwa Prof Paiman adalah otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Pramuka. Tanpa data sahih dan argumentasi akademis yang kuat, tuduhan itu diluncurkan seperti anak panah beracun. Yang menjadi miris, bukan hanya kehormatan pribadi Prof Paiman yang coba diluluhlantakkan, tetapi juga nalar publik sedang diajak untuk percaya pada rumor yang belum terverifikasi. Saya pribadi tidak mengenal Prof. Paiman secara langsung....
Baca selengkapnya