Advokat Muhammad Pilipus Tarigan,S.H.,M.H., Wakabid. Hukum dan Advokasi DPD. PDI. PERJUANGAN. DKI JAKARTA Menyampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru 2026

   

Keterangan Foto : Advokat Muhammad Pilipus Tarigan,S.H.,M.H., Wakabid. Hukum dan Advokasi  DPD. PDI. PERJUANGAN. DKI JAKARTA


Jakarta -Advokat Muhammad Pilipus Tarigan,S.H.,M.H., Wakabid. Hukum dan Advokasi  DPD. PDI. PERJUANGAN. DKI JAKARTA Menyampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru 2026, kepada seluruh  masyarakat Indonesia pada umumnya.


Dalam pernyataannya,Advokat Muhammad Pilipus Tarigan,S.H.,M.H., Wakabid. Hukum dan Advokasi  DPD. PDI. PERJUANGAN. DKI JAKARTA menyampaikan bahwa perayaan Natal dan pergantian tahun merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta semangat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


“Natal adalah momen penuh kasih dan kedamaian, sementara Tahun Baru menjadi waktu yang tepat untuk refleksi, pembaruan semangat, dan komitmen bersama dalam memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa, negara, serta Penegakan Hukum di Indonesia,” ujarnya.


“Kami berharap di Tahun 2026 semakin maju, solid, dan mampu memberikan peran strategis dalam mendukung keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia,” tuturnya.


Advokat Muhammad Pilipus Tarigan,S.H.,M.H., Wakabid. Hukum dan Advokasi  DPD. PDI. PERJUANGAN. DKI JAKARTA Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan semangat Natal dan Tahun Baru sebagai landasan dalam mempererat persaudaraan, menjaga persatuan, serta membangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera.

[31/12 10.43] Multi Media CEO Indonesia:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT. Bina Indocipta Andalan Menyelenggarakan Webinar dengan Tema Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK

Gambar
   Jakarta, Pada hari Kamis 14 Agustus 2025 – Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia yang lebih baik, PT. Bina Indocipta Andalan mengadakan webinar secara cuma-cuma dengan mengangkat topik tentang Strategi dan Teknik Menghadapi SP2DK. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Elisabeth Fany selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan, dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan pemahaman menyeluruh mengenai langkah-langkah efektif dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Adapun pembicara Ibu Cicilia selaku Manager PT Bina Indocipta Andalan. Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perus...
Baca selengkapnya

Difitnah, Derajat Prof Paiman Raharjo Justru akan Diangkat Tinggi oleh Kebenaran

Gambar
    Keterangan Foto :  PROF.DR.H.PAIMAN RAHARJO. Oleh: Budi Puryanto, Alumni Teknik Kimia ITS, Pemimpin Redaksi zonasatunews.com  Di tengah riuh politik dan hiruk-pikuk informasi digital, nama Prof Paiman Raharjo kembali mencuat ke publik. Namun kali ini bukan karena prestasi akademiknya atau kontribusinya di bidang pendidikan, melainkan lantaran menjadi sasaran empuk serangan fitnah yang keji. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Beathor Suryadi, dan Sri Rajasa Chandra—empat tokoh yang belakangan ini ramai mengangkat narasi bahwa Prof Paiman adalah otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Pramuka. Tanpa data sahih dan argumentasi akademis yang kuat, tuduhan itu diluncurkan seperti anak panah beracun. Yang menjadi miris, bukan hanya kehormatan pribadi Prof Paiman yang coba diluluhlantakkan, tetapi juga nalar publik sedang diajak untuk percaya pada rumor yang belum terverifikasi. Saya pribadi tidak mengenal Prof. Paiman secara langsung....
Baca selengkapnya

KOPHI: Penundaan Eksekusi Siplester Adalah Pembangkangan Hukum"

Gambar
   Keterangan Foto : Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono. Jakarta, 8 Agustus 2025 -Konsorsium Penegakan Hukum Indonesia (KOPHI) mengecam keras mandeknya eksekusi terhadap putusan perkara Siplester yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 2019, namun hingga kini belum juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakta bahwa sebuah putusan pengadilan yang sudah final selama enam tahun dibiarkan tanpa eksekusi adalah tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara bagi pihak tertentu bisa diabaikan? Ketua Umum KOPHI, Rudy Marjono, menegaskan: > “Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak punya alasan hukum sedikit pun untuk menunda eksekusi ini. Keterlambatan enam tahun adalah bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Rakyat berhak tahu, ada apa di balik semua ini? Apakah ada kekuatan besar yang melindungi pihak terpidana, ataukah ada permainan di dal...
Baca selengkapnya